Skip to content
Februari 17, 2007 / dewanggastanpbg

Realized the Good Governance

Tata pemerintahan yang baik atau yang lebih populer disebut Good Governance adalah suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Maka dari itu diperlukan dialog-dialog untuk antar semua elemen agar semua pihak memiliki andil dalam tata pengaturan pemerintahan yang baik tersebut.

Bagi Erna Witoelar, Ketua Dewan Kemitraan bagi Pembaruan Tata
Pemerintahan, ukuran sebuah tata peerintahan yang baik adalah
tercapainya suatu pengaturan yang dapat diterima sektor publik, sektor
swasta, dan masyarakat madani. Pengaturan di dalam sektor publik antara
lain menyangkut keseimbangan kekuasaan anatar badan eksekutif,
legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sektor swasta mengelola pasar
berdasarkan kesepakatan bersama. Masyarakat madani mencapai kesepakatan
bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti kelompok
agama, kelompok olahraga, kelompok kesenian, dsb.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa masyarakat dapat terlibat dalam
tata pemerintahan yang baik setidaknya dengan dua cara. Yang pertama,
dengan megawasi sektor publik dan sektor swasta, dan juga memberikan
masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintah dan sektor swasta demi
berlangsungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas. Kedua,
terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut diri
sendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat dapat
membentuk paguyuban-paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang
ikut ambil bagian aktif dalam pembangunan daerah setempat.

Tata Pemerintahan yang Baik setidaknya terdapat enam ciri, yaitu:
(1)mengikutsertakan semua, (2)transparan dan bertanggung jawab,
(3)efektif dan adil, (4)menjamin adanya supremasi hukum, (5)menjamin
bahwa prioritas-prioritas politik; sosial; dan ekonomi didasarkan pada
konsensus masyarakat, (6) memperhatikan kepentingan mereka yang paling
miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi
sumber daya pembangunan.

Sedangkan unsur-unsur tata pemerintahan yang baik terdapat sembilan poin, yaitu:

  1. Partisipasi; Semua pria dan wanita mempunyai suara
    dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupunmelalui
    lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka.
    Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan
    berkumpul; dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk
    berpartisipasi secara konstruktif.
  2. Supremasi Hukum; Kerangga hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutama hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
  3. Transparansi; Transparansi dibangun atas dasar
    arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga
    dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
    dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
    dipantau.
  4. Cepat Tanggap; Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
  5. Membangun Konsensus; Tata pemerintahan yang baik
    menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya
    suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi
    kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal
    kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
  6. Kesetaraan; Semua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
  7. Efektif dan efisien; Proses-proses pemerintahan
    dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat
    dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada dengan seoptimal
    mungkin.
  8. Bertanggung Jawab; Para pengambil keputusan di
    pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab
    baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang
    berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan
    yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan dan
    dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat kedalam
    atau keluar.
  9. Visi Strategis; Para pemimpin dan masyarakat
    memiliki presspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan
    yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang
    dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka
    juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan
    sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Sumber: Tata Pemerintahan yang Baik dari Kita untuk Kita
(partnership for governance reform-2006), Tata Pemerintahan menunjang
Pembengunan Manusia Berkelanjutan
, Januari 1997-Dokumen Kebijakan UNDP.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: