Skip to content
Maret 1, 2007 / dewanggastanpbg

Penempatan : IPK Belum Tentu Jadi Tolok Ukur

Jurangmangu (Koran Civitas) : Tahun 2007 nampaknya akan terasa
berbeda untuk mahasiswa tingkat III. Penempatan untuk mereka tidak lagi
menjadi wewenang Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), tapi
ditentukan oleh unit eselon 1 masing-masing instansi. Kemungkinan
memilih lokasi dan instansi penempatan pun terancam tidak ada lagi. IPK
pun belum tentu menjadi tolak ukur.


Proses penempatan lulusan STAN mulai tahun 2007 akan mengalami
perubahan. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.01/2007 Bab
IV, pasal 4 ayat 1, disebutkan bahwa paling lambat enam (6) bulan
sebelum tanggal kelulusan, Kepala BPPK Cq Direktur STAN harus
menyerahkan data mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan yang
diperkirakan akan lulus kepada Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro
Kepegawaian. Pada pasal 4 ayat 2 juga disebutkan bahwa paling lambat
empat belas hari setelah tanggal kelulusan, Kepala BPPK Cq Direktur
STAN harus menyerahkan data mahasiswa yang dinyatakan lulus kepada
Sekretaris Jenderal Cq Kepala Biro Kepegawaian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen), melalui Kepala
Biro Kepegawaian, selanjutnya akan mengalokasikan dan menyerahkan
lulusan Program Diploma I dan III Keuangan kepada Pimpinan unit eselon
I di lingkungan Departemen Keuangan (Depkeu) yang kemudian akan
menempatkan para lulusan STAN ke kantor-kantor di bawah koordinasi unit
eselon I, baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Hal
ini berbeda dari proses penempatan tahun 2006, dimana STAN langsung
menyerahkan daftar lulusannya kepada masing-masing unit eselon I tanpa
melalui Sekjen.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan itu tidak dicantumkan kriteria apa
saja yang dijadikan dasar oleh masing-masing unit eselon I dalam
mengatur daerah penempatan lulusan STAN. Ketika ditanya apakah IP
mempengaruhi daerah penempatan lulusan, Direktur STAN, Suyono Salamun
Ph.D menjawab,” Mengenai hal itu kami tidak mengetahui. Masalah
penempatan tidak lagi menjadi kewenangan BPPK, melainkan kewenangan
masing-masing unit eselon I.” Dengan dikeluarkannya PMK ini, praktis
posisi STAN hanya menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi para
calon karyawan masing-masing unit eselon I Depkeu yang jumlahnya sudah
ditentukan 3 tahun sebelumnya. Masalah penempatan mutlak menjadi
kewenangan pimpinan masing-masing unit eselon I.

Ketika ditanya apakah lulusan STAN masih mempunyai kesempatan untuk
mengajukan pilihan daerah penempatan, Direktur STAN, Suyono Salamun
Ph.D menjawab,” Hal itu juga merupakan kewenangan dari unit eselon I
yang bersangkutan. Bukan kewenangan STAN maupun Kepala Biro Kepegawaian
di Sekretaris Jenderal. ”
Suyono Salamun juga menambahkan adanya sedikit perbedaan bagi para
lulusan yang akan ditempatkan di BPKP dan BPK. Menurut beliau, para
lulusan yang akan ditempatkan di kedua instansi tersebut itu tidak
melalui persetujuan Sekjen atau bisa dikatakan langsung dari STAN. Hal
ini dikarenakan kedua instansi tersebut berada di luar lingkup Depkeu.

Menanggapi keluarnya PMK ini, Jalu Restu, seorang mahasiswa tingkat 3
Akuntansi Pemerintahan memberikan pendapatnya,” Menurut yang saya
dengar, kalau yang menempatkan Sekjen, penempatannya murni berdasarkan
IP. Ini akan menguntungkan dan merugikan beberapa pihak. Untuk mereka
yang mungkin menggunakan semacam ”surat sakti” dalam hal penempatan
akan cukup dirugikan. Dengan adanya Sekjen ini mahasiswa jadi tidak
bisa memilih tempat dimana ia akan ditempatkan.”
[Dwinandha Ardhi]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: