Skip to content
Mei 9, 2007 / dewanggastanpbg

Dulu Cipasera, Sekarang Kota Tangerang Selatan

[civitas-stan.com] Wacana pembentukan kota
otonom Tangerang Selatan ( dahulu Cipasera ), yang muncul sejak 1999,
belakangan sangat menguat. Namun belum adanya kata sepakat antara DPRD
dan Pemerintah Kabupaten Tangerang tentang jumlah kecamatan yang akan
tergabung dalam kota otonom ini, menghambat proses pembentukannya.


 Sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ciputat,
Pamulang, Serpong, Cisauk, dan Pondok Aren menginginkan lepas dari
Kabupaten Tangerang. Untuk mewujudkan keinginan itu, pada 19 November
2000, dibentuk Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom (KPPDO) Kota
Cipasera. Para aktivis KPPDO, pada 2002, pun melakukan kajian awal
untuk mendata kelayakan wilayah Cipasera menjadi sebuah kota otonom
setingkat kotamadya. Wilayah Cipasera yang memiliki luas 239.850 km
persegi, kini telah menjadi daerah perkotaan yang ramai. Pada tahun
2000, juumlah penduduk yang tinggal di lima kecamatan itu hampir
mencapai 942.194 ( Pagedangan diikutkan ) atau setara dengan 34,5
persen penduduk Kabupaten Tangerang. Sayangnya, wilayah yang telah
berkembang menjadi kota itu tidak dibarengi dengan penataan kota yang
baik.

Pertimbangan lainnya adalah aspek pelayanan masyarakat. Saat ini,
dengan letak pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa —
sekitar 50 km dari Tangerang Selatan — sangat tidak efektif. Dengan
luas daerah dan jumlah penduduk yang tinggi, Tangerang Selatan
membutuhkan konsentrasi pengelolaan yang lebih tinggi dibanding
kecamatan di luar Tangerang Selatan. Dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
enam kecamatan itu sangat besar, yaitu 309 Miliar pertahunnya atau 60%
dari PAD seluruh daerah Kabupaten Tangerang.
Berbagai kajian awal tentang peningkatan status wilayah Tangerang
Selatan menjadi daerah otonom telah dilakukan. KPPDO Kota Cipasera (
Tangerang Selatan ) telah mengkajinya dari aspek hukum, sosial-ekonomi,
sosial-budaya, sosial-politik dan aspek pertahanan-keamanan. Potensi
pendapatan daerah, ekonomi, sumber daya alam, lapangan kerja, lapangan
usaha, pusat pendidikan dan teknologi juga telah dikaji.

Cisauk Tidak Ikut Wilayah Tangerang Selatan

Namun pembentukan Kota Tangerang Selatan, rupanya masih panjang
untuk sampai final. Ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Tangerang
menyatakan bahwa kota tersebut hanya akan terdiri atas tujuh kecamatan.
Padahal DPRD Tangerang telah sepakat dan menyetujui kota otonom itu
terdiri atas delapan kecamatan.
Pernyataan di atas terungkap dalam wawancara Civitas dengan Arif
Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Tangerang, ketika ditemui saat beristirahat
di Lapangan STAN Gedung P (25/2). Dan juga perbedaan jumlah kecamatan
itu juga terlihat jelas dalam draf surat Bupati Tangerang Ismet
Iskandar yang tidak memasukkan Cisauk dalam draf wilayah Tangerang
Selatan.
Arif lebih lanjut menjelaskan bahwa perubahan komposisi jumlah
kecamatan dari delapan menjadi tujuh, sebenarnya sama saja mementahkan
pembentukan Tangerang Selatan itu sendiri dan alih-alih Pemkab
Tangerang menyetujui Tangerang Selatan berdiri, malah memperlambat dan
bahkan membuat proses pembentukan menjadi rumit. Pasalnya, jika situasi
tersebut tidak segera diselesaikan, akan mengakibatkan proses
pembentukan Kota Tangerang Selatan harus mulai dari nol lagi.
Permasalahan ini menjadi runyam dan penuh tanda tanya karena menurut
informasi Arif Wahyudi Pemkab Tangerang tidak memiliki dasar kajian
ilmiah untuk mendukung opininya dalam menetapkan tujuh kecamatan
tersebut. Padahal penetapan delapan kecamatan yang terdiri dari Setu
Ciputat, Cisauk, Ciputat Timur, Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan
Pamulang, telah ada dasar kajian ilmiahnya. Dan adanya kajian ilmiah
dari lembaga independen yang kredibilitasnya diakui merupakan syarat
penting dalam pemekaran wilayah, selain tentunya terpenuhinya aspirasi
masyarakat sebagai syarat utama. Namun sayangnya hingga berita ini
diturunkan belum ada informasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang
mengenai hal ini.
” Pilihannya kini bukan 70% atau 30% lagi, tapi biner, yaitu 0 atau 1,
karena ini bukan masalah tawar menawar “, ujarnya lagi ketika ditanyai
oleh Civitas mengapa tujuh kecamatan tersebut tidak disetujui saja agar
prosesnya lebih cepat.
Kini berkas dan draf Kota Tangerang Selatan telah resmi diserahkan ke
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tangerang oleh Gubernur Banten ratu Atut
Chosiyah. Gubernur Banten tersebut menyatakan setuju dengan pemekaran
wilayah di kabupaten Tangerang.
Dan sebenarnya titik paling krusial dalam syarat pemekaran wilayah,
yaitu keharusan adanya kajian ilmiah dari lembaga independen yang
kredibilitasnya diakui, sudah tercapai selain tentunya terpenuhinya
aspirasi masyarakat sebagai syarat pertama dan utama dalam pemekaran
wilayah. Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan belum ada
informasi dari Pemerintah Kabupaten Tangerang mengenai hal ini.
[ Eko Budi S ]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: