Skip to content
Februari 12, 2008 / dewanggastanpbg

Tata Cara penerimaan CPNS di Depkeu melalui STAN

Memang lulusan STAN dari dulu selalu ditempatkan di instansi2 dilingkungan Depkeu, tetapi itu ada tahap2nya ato tata carnya. Nah dibawah ini adalah ketentuan mengenai hal tersebut

TATA CARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II
DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN


MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK
INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 18/PMK.01/2007

TENTANG


TATA CARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II
DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN III KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN,


Menimbang

:

a.

bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai golongan II
di lingkungan Departemen Keuangan dengan kualifikasi pendidikan di bidang
keuangan diperlukan lulusan Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dari Lulusan
Program Diploma I dan III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di
Lingkungan Departemen Keuangan;


Mengingat

:

1.



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

 

 

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK.01/2004
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan;

 

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;


Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM
DIPLOMA I DAN III KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN.

 

 

BAB
I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

 

 


Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

 

 

(1)

Program Diploma I Keuangan adalah program
pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 2 (dua) semester dengan
jumlah minimal 40 (empat puluh) dan maksimal 60 (enam puluh) satuan kredit
semester.

 

 

(2)

Program Diploma III Keuangan adalah program
pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 6 (enam) semester
dengan jumlah minimal 110 (seratus sepuluh) dan maksimal 120 (seratus dua
puluh) satuan kredit semester.

 

 

(3)

Lulusan Program Diploma I dan III Keuangan adalah
Mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan yang dinyatakan telah lulus
mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Cq. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

 

 

(4)

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II
dari lulusan Program Diploma I dan III Keuangan adalah proses yang dimulai
dari pendataan jumlah kebutuhan penyaringan/penerimaan calon mahasiswa
dengan memberlakukan ketentuan tentang penerimaan pegawai, pengajuan formasi,
dan pengalokasian lulusan Program Diploma I dan III Keuangan.

 

 

(5)

Calon Mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan
selanjutnya disebut calon mahasiswa adalah setiap warga negara Indonesia
Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan lulus
penyaringan penerimaan calon mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan
yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

 

 

(6)

Calon Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
negeri, atau diserahi tugas negara lainnya.

 

 

(7)

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai
Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

 

 

(8)

Unit organisasi adalah satuan organisasi eselon I
di lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006.

 

 

(9)

Instansi Pemerintah lain adalah Instansi
Pemerintah Pusat dan Daerah di luar Departemen Keuangan.

 

 

BAB
II
KEBUTUHAN PEGAWAI


Pasal 2

 

 

(1)

Setiap unit eselon I di lingkungan Departemen
Keuangan dapat mengajukan kebutuhan pegawai golongan II yang berasal dari
lulusan Program Diploma I dan III Keuangan kepada Sekretaris Jenderal
Departemen Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.

 

 

(2)

Pengajuan kebutuhan pegawai golongan II
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kualifikasi pendidikan
dan harus disesuaikan dengan beban kerja pada unit organisasi masing-masing.

 

 

(3)

Kebutuhan lulusan Program Diploma I dan III
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada bulan Februari
setiap tahun anggaran untuk keperluan selama 5 (lima) tahun ke depan.

 

 

(4)

Sekretaris Jenderal menetapkan jumlah kebutuhan
lulusan Program Diploma I dan III Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan
April tahun berjalan.

 

 

(5)

Dalam hal Sekretaris Jenderal belum menetapkan
jumlah kebutuhan lulusan Program Diploma I dan III Keuangan sampai dengan
akhir bulan April, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cq. Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara tetap menyelenggarakan pendidikan Program Diploma I
dan III Keuangan sesuai kebutuhan masing-masing unit eselon I.

 

 

BAB
III
PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON MAHASISWA


Pasal 3

 

 

(1)

Jumlah kebutuhan lulusan Program Diploma I dan III
Keuangan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (4) atau (5) menjadi dasar
penyaringan dan penerimaan Calon Mahasiswa Program Diploma I dan III
Keuangan.

 

 

(2)

Penyaringan dan penerimaan Calon Mahasiswa
dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berkoordinasi
dengan Sekretariat Jenderal.

 

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut dari ayat (2) akan diatur
dalam Peraturan Bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan
Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.

 

 

BAB
IV
FORMASI DAN ALOKASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL


Pasal 4

 

 

(1)

Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal
kelulusan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cq. Direktur
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara harus menyerahkan data mahasiswa Program
Diploma I dan III Keuangan yang diperkirakan akan lulus dari Program Diploma
I dan III Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian.

 

 

(2)

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
tanggal kelulusan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cq.
Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara harus menyerahkan data mahasiswa
yang dinyatakan lulus dari Program Diploma I dan III Keuangan kepada
Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Kepegawaian.

 

 


Pasal 5

 

 

(1)

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk
mendapatkan formasi bagi mahasiswa Program Diploma I dan III Keuangan yang
diperkirakan akan lulus dari Program Diploma I dan III Keuangan, sesuai
kebutuhan unit-unit eselon I di lingkungan Departemen Keuangan, melalui
Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

 

(2)

Sekretarjs Jenderal mengalokasikan dan menyerahkan
lulusan Program Diploma I dan III Keuangan kepada Pimpinan unit eselon I di
lingkungan Departemen Keuangan.

 

 

BAB
V
KEBUTUHAN PADA INSTANSI PEMERINTAH LAIN


Pasal 6

 

 

(1)

Instansi Pemerintah lain yang membutuhkan lulusan
Program Diploma I dan III Keuangan dapat mengajukan usul kebutuhan kepada
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

 

 

(2)

Instansi Pemerintah lain bertanggung jawab untuk
mendapatkan formasi bagi lulusan Program Diploma I dan III Keuangan, sesuai
usul kebutuhan tersebut pada ayat (1), melalui Badan Kepegawaian Negara dan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

 

(3)

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Cq.
Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara mengalokasikan dan menyerahkan
lulusan Program Diploma I dan III Keuangan kepada Pimpinan Instansi
Pemerintah lain.

 

 

BAB
VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

 

 

Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

Pasal 8

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

       
        Ditetapkan di Jakarta
        Pada tanggal 20 Februari 2007
        MENTERI KEUANGAN
         
       

SRI MULYANI INDRAWATI

sumber :

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/18~PMK.01~2007Per.HTM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: